Kisah PDRI dan Ibukota Berpindah di Pelosok Ranah Minang


RANAHBERITA– Pemerintah mulai melakukan kajian untuk memindahkan ibu kota negara karena semakin tingginya beban Jakarta. Bila hal tersebut terlaksana, maka dipastikan sejarah perpindahan ibu kota negara akan bertambah panjang.

Bila saat ini pemindahan ibu kota karena ancaman kelebihan beban Jakarta. Di zaman perjuangan, ibu kota harus berpindah karena ancaman penjajah.

Ibu kota pindah pertama kali ke Yogyakarta karena Jakarta dikuasai Belanda. Setelah Jogja dikuasai Belanda, ibu kota pun menyeberang ke Sumatera.

Pada 19 Desember 1948, ketika Belanda melancarkan agresi militer II ke Yogyakarta, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) berdiri di Bukittinggi.

”Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara bersama sejumlah pemimpin sipil dan militer di Bukittinggi berinisiatif mendirikan PDRI,” kata Sejarawan Universitas Negeri Padang Mestika Zed ketika berbincang beberapa waktu lalu.

Kekosongan tersebut terjadi karena di Jogja, Sukarno-Hatta dan semua pimpinan pemerintahan ditawan Belanda. Sjafruddin sebagai pejabat pemerintah paling tinggi yang ada di Bukittinggi saat itu, dipercaya menjadi Ketua PDRI.

“Keputusan mendirikan PDRI sangat tepat karena kemudian terbukti, PDRI menyelamatkan koordinasi perjuangan, pemerintahan serta diplomasi Indonesia di dunia internasional,” kata guru besar yang menulis Buku ’Somewhere in The Jungle, PDRI, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan’ itu.

Bukittinggi tak lama menggantikan posisi Jogja. Ketika Belanda hampir mendekati kota tersebut, Sjafruddin dan kabinet memutuskan untuk bergerilya. Sehingga, ibu kota negara pun berpindah dari satu nagari ke nagari lain.

Nagari-nagari itu, antara lain Halaban, Koto Tinggi dan Padang Japang di Kabupaten Limapuluh Kota, Bidar Alam dan Abai Sangir di Kabupaten Solok Selatan serta Sumpur Kudus dan Silantai di Kabupaten Sijunjung.

Nagari-nagari ini selama delapan bulan telah memberi sumbangan tak terhingga bagi perjuangan. Secara bergantian, nagari-nagari tersebut mereka melindungi dan mencukupi kebutuhan logistik tokoh-tokoh PDRI.

Halaban, sekitar 15 km di selatan Kota Payakumbuh adalah titik pengungsian pertama, setelah Bukittinggi jatuh. Di sebuah surau, di dekat kebun teh di nagari ini, Sjafruddin membentuk dan mengumumkan kabinet PDRI. ”Di sini pula, pertama kali PDRI diumumkan ke seantero dunia melalui pemancar radio TNI Angkatan Udara,” kata Mestika.

Karena terus diuber Belanda, dari Halaban, kabinet Sjafroeddin yang dikawal para pejuang terus bergerilya hingga ke Bangkinang (kini wilayah Riau) dan menuju ke selatan hingga ke Teluk Kuantan. Beberapa kali mereka harus berlindung karena dihajar tembakan pesawat-pesawat Belanda.

”Pengorbanan juga sangat terasa saat beberapa mobil, termasuk milik Wakil Ketua PDRI Teuku Mohammad Hasan harus dibenam ke Sungai Kampar,” ujar Mestika.

Setelah bergerilya melewati Sungai Daerah (Kabupaten Dharmasraya, Sumbar), rombongan terus menuju Abai Sangir, Solok Selatan yang dinilai aman. Sebagian rombongan harus mendayung sampan, sementara yang lain berjalan di tengah hutan sambil bergantian memikul peralatan radio.

Di Abai Sangir, nagari di pelosok Solok Selatan yang terkenal karena punya rumah gadang sepanjang 96 meter itu, kabinet Sjafruddin menetap selama dua pekan.

Rombongan tersebut kemudian pindah ke Bidar Alam, belasan kilometer dari Abai Sangir. Mereka menetap sekitar tiga bulan.

Nagari lain yang menarik, adalah Silantai dan Sumpur Kudus di Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung. Dua nagari permai ini, menjadi saksi rapat besar PDRI menyikapi Perjanjian Roem Royen yang disetujui para pemimpin yang ditawan di Pulau Bangka.

Koto Tinggi, nagari paling utara di Kabupaten Limapuluh Kota sepanjang PDRI menjadi pusat pemerintahan Sumatra Barat dibawah Gubernur Militer Mr. Mohammad Rasjid yang juga merangkap salah satu menteri PDRI. Nagari ini, menjadi markas Sjafruddin pada episode akhir PDRI setelah musyawarah besar di Silantai.

Berbatas dengan Koto Tinggi, Nagari Pagadih yang sudah masuk wilayah Kabupaten Agam menjadi tempat persembunyian bila kondisi kurang aman.

Nagari Padang Japang, Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan tempat berakhirnya pemerintahan PDRI. Di salah satu rumah yang kini dijadikan museum, pada 6 Juli 1949, kabinet PDRI menggelar rapat dengan Mohammad Natsir yang memimpin delegasi utusan Bung Hatta.

”Para pemimpin PDRI termasuk Panglima Sudirman merasa dilangkahi pemimpin di Bangka yang menandatangani persetujuan Roem Royen. Namun, karena kebesaran jiwa dan menimbang persatuan nasional, di Koto Kaciak, Padang Japang, para pemimpin mengikuti saran Natsir untuk kembali ke Yogyakarta dan mengembalikan mandat kepada Sukarno-Hatta 13 Juli 1949,” kata Mestika Zed. (Hdm/Ed1)

Sumber: http://www.ranahberita.com/

About admin

Berjuang menegakkan Dakwah Sunnah di Ranah Minang

Posted on 8 September 2013, in Berita and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: