Fatwa MUI: Sistem BPJS yang Sekarang Digunakan Tidak Sesuai Syariat


bpjsMUI mengeluarkan fatwanya melalui Ijtima’ Ulama yang diadakan di Pesantren At-Tauhidiyyah Tegal, Jawa Tengah pada 7-9 Juni 2015. Dalam fatwanya MUI menilai bahwa sistem BPJS yang digunakan  sekarang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

MUI menerangkan bahwa Kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, MUI menilai sistem yang digunakan BPJS kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan nasional dalam Islam.

Dari pemaparan MUI, kesalahan sistem yang ada dalam BPJS terlihat dalam sistem akad dan denda yang dibebankan kepada anggota sebesar dua persen. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah. BPJS pun dianggap telah melakukan kesalahan syariat yang didalamnya terdapat gharar, maisir dan riba.

MUI merujuk kepada banyak dalil dari Al Quran, Hadits, Ijma’, Dalil Aqli dan Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah dan reasuransi syariah, juga kepada fatwanya No. 43 tentang ganti rugi (ta’widh)

MUI berharap pemerintah bisa merealisasikan BPJS syariah. Selain karena ridho Allah ta’ala dan menegakan Agama Allah, MUI pun memandang bahwa menjamin satu sama lain akan membentuk masyarakat yang kokoh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan goncangan yang terjadi. [gemaislam]

Iklan

About admin

Berjuang menegakkan Dakwah Sunnah di Ranah Minang

Posted on 14 Juni 2015, in Aktualita, Fatwa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 5 Komentar.

  1. Ini beneran?
    Kalo emang bener, izinkan saya menyampaikan opini saya.
    Ayah dan ibu saya memakai BPJS
    Ayah saya seorang pensiunan PNS golongan IIIC penderita Hepatitis B yang mengharuskan beliau check up dan menebus obat senilai hampir 3 juta tiap bulan
    Ibu saya seorang ibu rumah tangga mengidap kanker payudara yg mengharuskan beliau operasi, kemudian chek up dan menjalani kemoterapi tiap 2 minggu sekali.
    Kami sangat terbantu dengan pelayanan BPJS yang meringankan biaya dan mengadakan pelayanan yang nyaman serta mudah bagi pasien. Selama ini saya merasa tidak ada yang salah dengan BPJS.
    Kalo artikel ini memang benar bahwa MUI menyatakan tidak sesuai syariat, lantas kami yang “bergantung” dengan BPJS ini harus bagaimana? Seharusnya diberikan solusi juga. Jika solusinya hanya mengharapkan pemerintah segera merealisasikan seperti tertera di artikel di atas itu tidak ada gunanya! gak efektif! Mereka hanya bisa memfatwa, tanpa memikirkan umat yg sudah bergantung dengan apa yg difatwa mereka.
    Akhirnya membuat umat bingung dan resah serta waswas..

    • Saudara ku,ulama bukanlah Tuhan.Yang bisa memberi solusi setiap persoalan umat manusia hanyalah TUHAN jadi tidak tepat kalau minta solusi kepada Ulama,mintalah kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa.Para Ulama sudah berupaya sedemikian rupa agar umat muslim tidak terjebak dalam haram,riba,yang ada dalam bpjs.Sebagai umat muslim kita wajib bersyukur dengan adanya fatwa ini.

  2. Assalamu’alaykum ustadz, sekedar info, BPJS itu ada 3 macam kepesertaan:

    1. Mandiri / pekerja bukan penerima upah
    Peserta BPJS mandiri memang mirip seperti asuransi komersial (ada premi ada denda), ada unsur gharar dan riba, tapi bedanya orang yang sudah sakit kronis tetap boleh jadi peserta. Karena itu banyak pasien gagal ginjal yang seumur2 butuh biaya tinggi untuk hemodialisa (cuci darah), asuransi tidak ada yang mau menanggung penyakit seumur hidup, tapi dengan BPJS hanya bayar 25.500 per bulan bisa dapat cuci darah rutin seumur hidup.

    2. Perusahaan / pekerja penerima upah
    Peserta BPJS perusahaan ini kepesertaannya dipaksakan oleh pemerintah, setiap perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS (kalau tidak, perusahaan dikenai sanksi), besar iuran adalah 5% gaji pokok, dengan perincian 4% oleh perusahaan dan 1% oleh karyawan. Walaupun tidak sesuai syariat, hal ini diwajibkan.

    3. PBI / penerima bantuan iuran
    BPJS PBI sama sekali tidak ada permi dan denda. Peserta PBI ini murni gratis atau bebas iuran, karena iurannya ditanggung pemerintah, dan ini khusus warga miskin atau tidak mampu. Info yang beredar peserta PBI sudah mencapai sedikitnya 80 juta orang. Ini yang sesuai syariat.

    Jadi kalau kita bicara BPJS, lain kali tolong jangan pukul rata, karena ada 3 jenis kepesertaan.

    Selain itu, saya pikir bagi orang-orang dengan penyakit kronis atau yang mendapat musibah sakit parah butuh biaya puluhan bahkan ratusan juta, tapi bukan termasuk miskin atau bukan karyawan, maka boleh mendaftar BPJS mandiri, karena masuk kondisi darurat.

    Saya juga termasuk pasien penyakit kronis yang rutin berobat dengan BPJS Kesehatan. Barakallahufiikum.

  3. Semoga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan suatu kebijakan. Perlu pengkajian lebih mendalam terhadap sesuatu yang akan difatwakan, insyaAllah kehormatan suatu majelis akan tetap terjaga.

    • mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelapangan di hati antum wahai akhi. Ulama mengeluarkan fatwa bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan untuk kekayaan baginya, namun bagaimana menyelamatkan ummat islam dari hal yang tidak syar’i.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: