Mantap, Pemprov Sumbar Hapuskan Denda & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


denda-kendaraan-bermotor-sumatera-baratPadang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghapuskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mulai 1 Februari hingga 31 Maret 2016.

“Surat Keputusan (SK) gubernurnya sudah ada. Ini untuk membantu masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Silahkan dimanfaatkan kesempatan ini,” kata Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknik Daerah) Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumbar, Jaya Isman, Jumat (29/1/2016).

Ia mengatakan jumlah tunggakan pajak kendaraan di Sumbar cukup banyak, sekitar 200 ribu kendaraan. “Angka itu terhitung dari 2005-2015,” katanya.

Selama ini, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya, bekerja sama dengan kelurahan, terutama untuk mengirimkan pemberitahuan tunggakan pajak ke alamat wajib pajak.

“Kita juga sudah membuat beragam jenis layanan pembayaran pajak di antranya pelayanan jemput ke alamat (quick response), drive thru, pajak corner dan pajak keliling. Harusnya tidak ada alasan lagi bagi pemilik kendaraan untuk menunggak pajak. Tetapi nyatanya, tetap masih ada,” katanya.

Dia berharap dengan kebijakan pemutihan sanksi pajak ini, pemilik kendaraan yang menunggak akan tergerak untuk melunasi pajak kendaraannya, dan ke depan bisa menjadi pembayar pajak yang taat.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek mengingatkan, pemutihan denda pajak tersebut bukan berarti pajak kendaraan yang tidak perlu dibayar.

“Pajaknya tetap dibayar, hanya sanksi dendanya yang dihapuskan,” katanya saat peluncuran samsat dan SIM Corner di Plaza Andalas (PA), di Padang beberapa waktu lalu.

Meski demikian, dia mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kemudahan tersebut, karena jika melewati batas itu, wajib pajak dikenai aturan normal kembali.

Pajak kendaraan bermotor di Sumbar memberikan kontribusi sekitar 70%-80% terhadap pendapatan daerah. Semakin banyak tunggakan pajak kendaraan, akan berimbas negatif pada pendapatan daerah yang berimplikasi tidak maksimalnya pembangunan di daerah.(bs)

About admin

Berjuang menegakkan Dakwah Sunnah di Ranah Minang

Posted on 30 Januari 2016, in Aktualita, Berita, Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. nunggak pajak itu bukan dari yang punya kendaraan tapi petugas mempersulit bagi pengendara yang hanya mampu membeli kendaraan second/bekas, harus ada ktp pemilik pertamalah yang me,buat sulit masyarakat biaya bali knama mahal lah, kami nunggak bayar pajak bayar bukan karna tidak mau tapi kami di persulit,kami perantau tak punya ktpaslisumbarnamanyajuga perantau saat bayar pajak kami mau tapi apa aparat mempersulitnya wasalam kalau kata2 saya urang hormat saya mintamaaf karnalagikesalmau bayar pajak ditolak ama petugas pajak ……………alasan tak punya ktp pemilikpertamamau baliknama tak punya ktp Sumbar tidak ada juga guna dan fungsinya KTP nasional katanya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: